Dua Misi Islam
Oleh: Ust. Luqman H. Syuhada’, Lc
Jika ada yang bertanya kepada Anda, apa misi yang dibawa Islam? Jawabannya bisa diringkas, Islam membawa dua misi:
1. Mengembalikan hak Allah yang dirampas manusia. Baik dalam bidang keyakinan (aqidah), penyembahan (ibadah), politik, ekonomi maupun hukum.
2. Mengembalikan hak manusia yang dirampas manusia lain. Baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.
Dua misi ini tidak bisa dibalik, tapi harus urut dimulai misi pertama lalu disusul misi kedua. Atau minimal dilakukan bersamaan secara simultan.
Banyak sekali hak Allah yang dirampas manusia. Dan jenis manusia yang merampas hak Allah bisa karena punya kekuasaan, punya uang atau punya ilmu.
Dalam bidang keyakinan, seharusnya manusia meyakini bahwa Allah adalah Penguasa tunggal yang berlaku di seluruh jengkal alam semesta, tanpa kecuali. Tapi masyarakat laut selatan Jawa sebagai contoh, meyakini bahwa khusus kawasan laut selatan penguasanya adalah Ratu Laut Selatan, atau dalam tradisi Jawa disebut Nyi Roro Kidul. Hak sebagai Penguasa yang sah di laut selatan harus dikembalikan dari tangan sang Ratu kepada Allah. Konsekwensinya, sedekah laut yang dijadikan tradisi oleh masyarakat harus dilarang. Jika ada yang melanggar, harus ditangkap dan dihukum. Sebab sedekah laut itu semacam upeti keamanan yang dibayarkan kepada preman penguasa laut Selatan bernama Nyi Roro Kidul itu. Padahal sang ratunya saja hoax apalagi kekuasaannya. Allah Penguasa hakiki.
Dalam bidang penyembahan, seharusnya ruku’ dan sujud hanya diperuntukkan Allah, karena hanya Allah yang berhak menerimanya. Ketika manusia memberikan gerakan simbolik penyembahan, baik ruku’, sujud atau yang lain, maka Islam datang untuk mengembalikan hak disembah itu dari berhala kepada Allah. Pada zamannya, upaya pemberantasan ini keras dan berdarah-darah, sebagaimana ditunjukkan dalam kisah para Nabi dalam Al-Qur’an.
Dalam bidang politik, manusia merampas jabatan politik Allah sebagai Penguasa atau Raja tertinggi. Konsekwensi jabatan politik ini, semua kebijakan yang dibuat manusia, harus tunduk kepada kebijakan Penguasa Tertinggi alias Rabbul Alamin. Maknanya, kedaulatan tertinggi milik Allah.
Tapi manusia menghapus jabatan itu, dengan memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Jargon “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dalam Demokrasi menjadi bukti. Para wakil rakyat tidak punya keharusan konstitusional untuk tunduk kepada Allah. Pejabat eksekutif bebas membuat keputusan tanpa keharusan terikat kepada kebikajan Allah. Keputusannya hanya mempertimbangkan apakah rakyat ridha atau tidak. Adapun pertimbangan apakah Allah ridha atau tidak, hanya masuk sebagai pertimbangan subyektif sang pejabat jika kebetulan sang pejabat muslim dan takut kepada Allah. Bukan sebagai keharusan konstitusional.
Dalam bidang hukum, manusia merampas hak Allah sebagai Legislator Tertinggi, dan memberikannya kepada rakyat. Kedaulatan hukum sepenuhnya ada di tangan rakyat. Rapat DPR merupakan penentu tertinggi dalam menetapkan undang-undang. Allah dilarang terlibat apalagi menjadi penentu tertinggi. Kalaupun Allah dilibatkan, sifatnya hanya panggilan moral yang subyektif dari anggota dewan, bukan sebuah amanat konstitusi.
Dalam bidang ekonomi, hak Allah sebagai regulator tertinggi dihapus. Bahwa Allah melarang riba alias bunga, tapi fakta membuktikan bahwa bunga adalah konsep yang menjadi tulang punggung sistem ekonomi negara, dan itu legal konstitusional. Bahkan siapa yang mencoba menggugat legalitas bunga untuk dibuang dari sistem ekonomi negara karena dilarang oleh “Regulator Tertinggi” (Allah), pasti akan berhadapan dengan organ kekuasan dan mafia ekonomi yang menolaknya dengan keras bahkan berdarah-darah.
Misi mengembalikan hak Allah dalam segala bidang ini, diungkapkan dalam dakwah Nabi Syu’aib dan semua Nabi yang lain dengan ungkapan sebagai berikut:
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
Dan kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka bernama Syu’aib, dengan menyampaikan, “Wahai kaumku, tunduklah Anda semua kepada Allah, tak ada yang berhak diberi ketundukan selain Allah. Dan janganlah Anda mengurangi takaran dan timbangan. Sungguh aku melihat Anda dalam kemakmuran hidup (sehingga tak perlu melakukan kecurangan itu). Aku khawatir Anda akan ditimpa azab pada hari yang menguasai Anda”. (QS. Hud: 84)
Kalimat “Wahai kaumku, tunduklah Anda semua kepada Allah, tak ada yang berhak diberi ketundukan selain Allah” merupakan ungkapan untuk misi pertama, yakni mengembalikan hak Allah yang dirampas manusia.
Sementara kalimat “Dan janganlah Anda mengurangi takaran dan timbangan” merupakan ungkapan untuk misi kedua, yakni mengembalikan hak manusia yang dirampas manusia lain.
Adapun misi kedua, mengembalikan hak manusia, memang berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dalam konteks Syu’aib, hak manusia yang dikembalikan adalah hak untuk mendapat takaran dan timbangan yang adil dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks Musa as, hak keamanan dan kesetaraan Bani Israil dikembalikan dari cengkeraman dan kezaliman Firaun. Dalam konteks Luth as, hak interaksi seksual yang halal dan alami dikembalikan dari praktek LGBT masyarakatnya.
Dua misi ini menjadi ciri khas agama Islam. Sementara agama lain, tidak ada konsep yang jelas dalam mengembalikan hak Pencipta dari perampasan manusia. Juga tak ada rumusan yang konkrit, bagaimana konsep mengembalikan hak-hak manusia secara adil.
Demikian pula dengan ideologi lain, seperti Komunisme dan Kapitalisme. Kedua isme itu tak ada agenda mengembalikan hak Pencipta sama sekali. Keduanya hanya punya agenda kemanusiaan, itupun timpang dan menimbulkan kekacauan sosial.
Sayang banyak manusia yang sok pintar dengan merasa lebih hebat dalam merumuskan solusi kehidupan dengan otaknya sendiri dibanding merujuk kepada Islam yang sudah terbukti tuntas dan adil dalam mengembalikan hak Pencipta dan hak manusia. Hanya karena umat Islam sedang kalah, maka sistemnya juga dianggap lemah.
Sumber: telegram.me/islamulia